Ambon, CM- Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Kota Ambon Tahap I-II Tahun Anggaran 2024 diselimuti kabut kecurigaan.

Sejumlah peserta seleksi menyuarakan kekecewaan, diduga kuat ada manipulasi data dan praktik “akal-akalan administratif” yang merugikan para tenaga honorer tulen.

Sorotan tajam datang dari salah satu pegawai honorer yang telah berkerja selama 15 tahun di Pemerintah Kota Ambon tepatnya pada instansi (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang tak lain adalah Marice Luhukay.

Temuan-temuan awal yang mengejutkan: nama-nama yang lolos seleksi ternyata sudah tidak berkerja bahkan ada yang berhenti dikarenakan ikut politik bahkan tidak tercatat pernah bekerja di instansi pemerintah daerah namun diloloskan. Sebaliknya, sejumlah peserta yang telah mengabdi bertahun-tahun justru tersingkir.

“Ada peserta yang tidak pernah kerja, yang sudah berhenti dari honorer bertahun-tahun dan tidak pernah honor, bahkan tidak dikenal di lingkup instansi pemerintah—tapi lolos seleksi. Sementara yang sudah bertahun-tahun kerja justru tak masuk daftar. Ini jelas janggal,” ujar Luhukay kepada Citra Maluku

Menurutnya, pada instansi yang ia berkerja kurang lebih 15 tahun ada 3-4 orang rekannya dengan temuan yang berbeda-beda. Contahnya: dua rekannya yang masa kerja di bawahnya dan bahkan umur mereka lebih tua dua sampai tiga tahun diatasnya diterima, ada juga yang sudah berhenti ikut politik nyatakan lolos P3K, ada pula berhenti sudah kurang lebih 3-4 tahun ikut seleksi lolos lagi. Itu pun kalua dibilang administrasi terkait data base yang selalu dikomendangkan oleh pihak BKSDM Kota Ambon.

“Contoh ada rekan-rekan saya (Yaolat dan Agustinus) yang umur sudah lewat dua bahkan lebih dari saya, bahkan administrasi mereka pun sama dengan saya. Ko mereka lolos, lantik dan SK dapat lalu saya selalu dijanjikan oleh Kepala BKSDM, Sekot dan Wakil Wali Kota bahwa satu dua hari SK sudah keluar, Taunya masuk dalam 117 orang yang nantinya ditangani oleh pihak ke-tiga”tutur Luhukay.

Ada lagi lanjutnya, terkait dengan administrasi yang harus dipertegaskan disini, jujur awal seleksi P3K ini dirinya sempat di viralkan terkait administrasinya, namu sesuai arahan kepala BKSDM kota ambon, administrasi sudah diperbaiki dan proses tes lolos dengan nilai 430, bahkan kepala BKSDM sempat menegaskan baginya bahwa “suda lolos, biar nanti kerja satu atau dua tahun baru pension”.

Terkait dengan keanehan dan kenjanggalan yang terjadi dalam P3K kota ambon dirinya merasa dirugikan bahkan dirinya sempat dibilang oleh bahwa dirinya korban dari politik saat itu.

“Saya sepat dibilang bahwa saya ikut dalam politik pada saat itu, karena saya berpihak pada salah satu calon kandidat walikota ambon. Namun saya menegaskan saat itu, saya ini tidak punya kepentingan dalam politik ikut terlibat kecuali saya ini ASN yang nota bene saat usai politik lalu dapat jabatan”tegasnya.

Terkait dengan kepastian SK kata dia, terkait dengan SK dirinya sudah berkoordinasi dengan para pihak baik itu Wakil Wali Kota, Sekot, Kepala BKSDM Kota Ambon sampai pada Wali Kota itu pun nihil dan ujung-ujung saya administrasi bermasalah.

“Terkait Administrasi yang kata mereka bermasalah, saya mau tegaskan. Kalua bermasalah megapa saya bisa lolos dan ikut tes dan sampai lantik. Sampai lolos masuk dalam daftar tes sudah pasti administrasi beres dan bahkan lantik”tanya dia dengan tegas.

Saat ditanyakan langka-langka yang akan diambil kedepan kata dia, dirinya tetap akan memperjuangkan haknya.

“Sampai ke Tingkat tertinggi pun saya akan berproses demi kejujuran dan kebenaran. Saya telah dipermalukan bahkan kalua saya tidak honorer dan ikut tes itu baru saya malu dan siap terima sangsi. Ada saja orang yang tidak honorer, berhenti, administrasi bermasalah ko lolos lantik dapat SK”bebernya.

Dugaan Database Siluman

Dari hasil penyusuran media Citra Maluku, adanya pola yang mengarah pada pembentukan “database siluman”—yakni penyusupan nama-nama ke dalam sistem administrasi tanpa riwayat pengabdian nyata.

Dia mengatakan, ada data peserta yang seolah muncul begitu saja, lengkap dengan berkas, namun tanpa jejak digital atau administratif selama masa pengabdian di instansi.

Bahkan mereka ini bukan sekadar orang yang tidak pernah kerja. Tapi datanya seolah diciptakan menjelang seleksi. Temuan beberapa kejanggalan: akun milik orang lain dipakai oleh orang lain dan surat tugas mendadak dari OPD.

Terkait dengan hal ini, dari hasil konfirmasi media dengan salah satu staf BKN RI perwakilan Maluku yang Engan Namanya dipublikasikan menegaskan bahwa semua proses P3K ada pada BKSDM masing-masing Kota/Kabupaten dan terkait dengan seleksi P3K yang ikut tes dan lantik harus mendapatkan SK dan daftar nama-nama tersebut berasal dari BKSDM Kota/Kabupaten tersebut.(CM/HC)